Network
Mardani Ali Sera menilai, KPK sempat menjadi institusi berkelas dunia sebelum adanya revisi UU KPK pada periode kedua masa pemerintahan Jokowi.
Bahkan kata dia, banyak negara yang berbondong-bondong melakukan benchmarking ke KPK untuk mempelajari pemberantasan korupsi di Indonesia untuk negaranya.
"Padahal mereka itu sebelum revisi UU KPK dan sebelum kasus ini, KPK adalah world class institution. Banyak sekali negara belajar ke KPK dan orang-orang ini (57 mantan pegawai KPK tak lolos TWK) mestinya jadi ekspatriat expert," ujarnya.
Mardani Ali Sera juga menyinggung rendahnya indeks demokrasi di Indonesia dalam empat belas tahun terakhir.
Dia juga menyayangkan penggunaan pasal karet dalam UU ITE yang diduga kuat dimaksudkan untuk membungkam suara kritis masyarakat.
"Indeks demokrasi kita terendah dalam empat belas tahun. Tadinya saya udah berharap revisi UU ITE jalan, tapi pasal karetnya tetep digunakan untuk membungkam," ucapnya.
Bahkan, dia juga menyoroti ulah sejumlah oknum kepolisian di lapangan yang kerap bertindak represif terhadap masyarakat yang menyuarakan suara kritis terhadap pemerintah, dan menganggap Jokowi layak bertanggung jawab terhadap masalah tersebut.
"Bagaimanapun kepolisian itu tetap di bawah presiden, bagaimanapun orkestrasi negeri ini ada di tangan seorang Pak Jokowi," tuturnya.***
