KABAR BESUKI - Kelompok gabungan mahasiswa dan DPRD Kabupaten Banyuwangi resmi menandatangani surat pernyataan dalam aksi demo yang digelar pada Senin, 11 April 2022.
Kelompok gabungan mahasiswa yang terdiri dari GMNI Banyuwangi, HMI Banyuwangi, dan IMM Banyuwangi menemui perwakilan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menyepakati empat tuntutan dalam surat pernyataan terkait aksi demo 11 April 2022.
Dalam surat pernyataan tersebut, ada empat tuntutan mahasiswa yang harus segera dipenuhi oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi terkait berbagai isu yang sedang melanda negeri ini dalam beberapa waktu terakhir selama tujuh kali 24 jam.
Berikut isi surat pernyataan DPRD Banyuwangi sebagaimana telah ditandatangani oleh mahasiswa yang diwakili GMNI Banyuwangi, HMI Banyuwangi, dan IMM Banyuwangi pada Senin, 11 April 2022:
SURAT PERNYATAAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI
DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan ini mendukung dan merekomendasikan Tuntutan Cipayung dan Mahasiswa Banyuwangi kepada Pemerintah Pusat dengan muatan sebagai berikut:
1. Turunkan harga BBM jenis Pertamax
2. Kendalikan harga dan ketersediaan bahan pokok (minyak goreng)
3. Turunkan PPN
4. Konsisten dengan UUD 1945 Pasal 7 dengan menolak usulan-usulan 3 periode jabatan presiden
Jika kami (DPRD Kabupaten Banyuwangi) tidak mengirimkan surat pernyataan ini selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal 11 April 2022, maka, kami siap mengundurkan diri dari jabatan yang kami emban.
Tertanda,
DPRD Kabupaten Banyuwangi
Baca Juga: Mahasiswa Banyuwangi Gelar Aksi Demo 11 April 2022, Terdiri dari Gabungan Beberapa Organisasi
Perlu diketahui bahwa surat pernyataan tersebut telah dibubuhi materai senilai Rp10.000 yang berarti surat tersebut memiliki kekuatan hukum tetap.
Selain dibubuhi materai Rp10.000, surat pernyataan tersebut juga telah ditandatangani oleh dua orang perwakilan dari DPRD Kabupaten Banyuwangi maupun masing-masing satu orang perwakilan dari GMNI Banyuwangi, HMI Banyuwangi, dan IMM Banyuwangi.
Kelompok gabungan mahasiswa Banyuwangi dalam orasinya di Gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi bahkan telah mempertimbangkan untuk merencanakan aksi yang lebih besar di kemudian hari, jika tuntutan tersebut tak dipenuhi dalam waktu tujuh kali 24 jam.***