KABAR BESUKI - Mantan Panglima TNI sekaligus Presidium KAMI Gatot Nurmantyo membeberkan penyebab utama demokrasi dan ekonomi Indonesia yang semakin bobrok.
Gatot Nurmantyo menyampaikan bahwa demokrasi di Indonesia semakin bobrok jika ditinjau dari berbagai aspek.
Gatot Nurmantyo membeberkan bahwa aspek hak asasi manusia, keterbukaan, dan kebebasan berpendapat di internet menjadi tiga aspek utama yang menyebabkan demokrasi di Indonesia bobrok.
"Saya pernah menyampaikan bahwa demokrasi kita ini ditinjau dari segi hak asasi manusia nilai rapornya merah, segi keterbukaan rapornya merah, segi kebebasan internet rapornya merah," kata Gatot Nurmantyo sebagaimana dikutip Kabar Besuki dari kanal YouTube BANG EDY CHANNEL pada Rabu, 15 Desember 2021.
Gatot Nurmantyo juga menyinggung bobroknya sektor ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh gagalnya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.
Dia juga menyebut, ekonomi Indonesia semakin bobrok yang ditandai dengan meningkatnya angka kesenjangan sosial.
"Harusnya mengentaskan kemiskinan jadi makin miskin, kesenjangan sosial makin luas," ujarnya.
Selain itu, dia menyebut Indonesia saat ini masih terlilit hutang dengan jumlah yang tak main-main, bahkan juga dapat menjadi beban bagi generasi-generasi selanjutnya.
"Kondisi kita sangat luar biasa dan dililit hutang yang sangat besar, dan tentunya yang bayar bukan saya tetapi anak-anak dan cucu-cucu kita semuanya," katanya.
Gatot Nurmantyo menyebut demokrasi dan ekonomi Indonesia bobrok karena berakar dari pemimpin yang kerap melanggar konstitusi dan etika.
Selama ini kata dia, tokoh pemimpin nasional di Indonesia menjalankan roda pemerintahannya dengan cara-cara yang terkesan 'semaunya sendiri' bahkan dianggap tak bermoral.
"Kondisi semakin parah karena pengelola negara menjalankan tidak hanya dengan melanggar rambu-rambu konstitusi, tetapi juga rambu-rambu moral, rambu-rambu etika yang sangat-sangat luar biasa dan semau-maunya sendiri," ujar dia.
Terakhir, Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa seorang pemimpin ideal haruslah memimpin dengan segenap hati dan pikirannya untuk kepentingan seluruh rakyat.
Akan tetapi, dia mengungkapkan bahwa prasyarat tersebut justru tak dimiliki oleh tokoh pemimpin nasional pada masa kini.
"Seorang pemimpin itu harus selalu memimpin dengan segenap hati dan pikirannya untuk rakyat, bukan untuk oligarki. Namun prasyarat itu tidak dapat diharapkan dari kepemimpinan nasional hari ini," tuturnya.***