Network
Menurutnya, polisi harus benar-benar objektif dalam menangani kasus tersebut dan tidak membuat kesimpulan sepihak agar tidak menimbulkan persepsi miring di kalangan masyarakat.
"Dulu biasanya kalau ada orang melakukan itu lalu di medsos rame 'Oleh pemerintah mesti dilindungi, pasti dibilang gila gitu'. Saya bilang nggak usah dibilang gila, kalo ada kejadian seperti itu lalu kira-kira pelakunya nggak gila nggak usah dibilang gila, bawa aja ke pengadilan, biar diadili nanti Pak Hakim akan menyatakan dia gila bener atau tidak," ujarnya.
Mahfud MD menegaskan bahwa pihaknya (dalam hal ini pemerintah) sama sekali tidak akan melindungi pelaku penyerangan ulama dan masjid.
"Kita tidak melindungi orang yang menganiaya ustadz-ustadz itu," ucapnya.
Ketika ditanya mengenai peristiwa tersebut yang terjadi pada bulan September dan kerap dikaitkan masyarakat dengan isu G30S PKI pada tahun 1965 silam, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tak akan memberikan ruang sedikitpun untuk kebangkitan PKI di tanah air.
Mahfud MD mengacu pada TAP MPRS XXV/MPRS/1966 yang menegaskan bahwa PKI dan segala bentuk penyebaran paham komunisme dilarang sepenuhnya di Indonesia.
"Kalau terjadinya bulan September, lalu didramatisir seakan-akan misalnya ada gerakan anti Islam, dikait-kaitkan dengan bangkitnya komunisme baru. Sudah jelas tuh di TAP MPR bahwa komunisme itu sudah dilarang, PKI tidak boleh hidup lagi, ajaran komunisme tidak boleh dikembangkan, dan seterusnya. Sudah ada sikap pemerintah dan sikap negara," tuturnya.
Baca Juga: Taufik Bahaudin Sebut 'PKI Gaya Baru' Berpotensi Bangkit Kembali Melalui BPIP, Begini Penjelasannya
Meski demikian, netizen justru mempertanyakan statement dari Mahfud MD terkait hal tersebut.
