Network
Menurutnya, mutasi 57 pegawai KPK sebagai ASN Polri merupakan praktik tukar tambah politik yang dapat membuat mereka merasa dipermainkan oleh Presiden Jokowi.
"Bahayanya, karena kekuasaan nggak punya standar jadi seolah-olah ini tukar tambah politik atau bahkan mau mbujuk. Ya tentu saja 57 orang ini merasa bahwa 'Kita dipermainkan oleh presiden'," katanya.
Baca Juga: Pimpinan KPK Mangkir dari Panggilan Komnas HAM Terkait Kasus TWK, Siapkan 30 Pertanyaan untuk Firli
Rocky Gerung juga menduga 57 orang pegawai KPK yang tak lolos TWK akan dicatat dan dicap sebagai 'pengkhianat' Pancasila oleh pihak-pihak yang berada di dalam kekuasaan.
Bahkan tak menutup kemungkinan, mereka juga akan mengalami hal serupa ketika resmi bergabung sebagai ASN Polri.
"Sekali dia dinyatakan tidak lolos wawasan kebangsaan itu akan dicatat seolah-olah mereka 'pengkhianat' Pancasila. Kalau mereka masuk ke Polri, mereka anggap juga semacam gula-gula doang, dia akan jadi anak tiri juga di situ," ujarnya.
Baca Juga: Ketua KPK Firli Bahuri Tidak Hadir dalam Debat Terbuka Terkait Polemik TWK
Rocky Gerung kemudian menegaskan bahwa 57 orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan dimutasi sebagai ASN Polri sesungguhnya menginginkan agar tetap berjuang memberantas korupsi bersama KPK.
Sebab, KPK merupakan benteng terakhir untuk menuntun Indonesia keluar dari berbagai praktik korupsi.
"Padahal sebetulnya, dasarnya dari awal mereka ingin berkarir di KPK, karena itu adalah lembaga tinggi dalam moralitas publik untuk menuntun Indonesia keluar dari gorong-gorong korupsi," tuturnya.***
