Network
Melalui kebijakan-kebijakan tersebut, kewenangan eksekutif semakin besar sekaligus menggerogoti fungsi lembaga parlemen sehingga ruang untuk melayani kepentingan oligarki juga semakin besar.
"Dalam catatan saya, ada sejumlah kebijakan besar di periode kedua pemerintahan ini yang bersifat mengkonsolidasi kekuasaan oligarki. Melalui kebijakan-kebijakan itu, eksekutif memperbesar kewenangannya untuk melayani oligarki sambil menggerogoti fungsi kewenangan parlemen," katanya.
Baca Juga: Refleksi HUT RI ke-76, Rizal Ramli Sebut Oligarki Inginkan Calon Presiden yang 'Mudah Diatur'
Fadli Zon menyebut salah satu kebijakan besar yang dinilai pro oligarki sepanjang periode kedua pemerintah Jokowi adalah UU Cipta Kerja.
Fadli Zon mengatakan meski menggunakan judul UU Cipta Kerja, namun isi di dalamnya justru sarat kepentingan konsolidasi oligarki.
"Meskipun judulnya adalah cipta kerja, namun isinya tak lain sekedar melayani kepentingan para pemilik modal dan oligarki yang menjadi kroni," ujar dia.
Fadli Zon melihat adanya paradoks di balik kemudahan yang ditawarkan dalam UU Cipta Kerja.
Dia menyebut, kemudahan-kemudahan tersebut tak berpihak pada pekerja atau pencari kerja, melainkan oligarki yang menguasai perekonomian Indonesia.
"Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh undang-undang tersebut bukan menjadi milik para pekerja atau pencari kerja, melainkan milik para oligarki yang saat ini menguasai perekonomian kita," tuturnya.***
